Asosiasi Kartu kredit Indonesia

Asosiasi Kartu kredit Indonesia

AKKI


Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) merupakan wadah dari 21 bank / lembaga keuangan penerbit kartu kredit di Indonesia, yang berdiri sejak tahun 1988. Anggota AKKI sampai saat ini (November 2007) adalah:

1. ANZ Panin Bank
2. Bank Central Asia (BCA)
3. Bank International Indonesia (BII)
4. Citibank
5. Bank Lippo
6. Bank Danamon
7. Bank Niaga
8. Bank Permata
9. Bank Mandiri
10. Bank Negara Indonesia (BNI)
11. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
12. Bank Bukopin
13. Bank Buana Indonesia
14. Bank Mega
15. HSBC
16. GE Finance Indonesia
17. Diners Club
18. Standard Chartered Bank
19. Bank Bumiputera Indonesia
20. ABN AMRO Bank
21. PANIN Bank

Pengurus

Pengurusan AKKI dipilih setiap 2 (dua) tahun sekali, setiap bulan Agustus. Pengurus AKKI periode 2007 – 2009 adalah:

  • Board of AKKI Executive (BOE) :
    1. Budy Setiawan (GM CCPL – Bank Mega)
    2. Lani Darmawan (GM CCPL – Standard     Chartered Bank)
    3. Dodit W Probojakti (COO – GE Money)
  • AKKI Full Time Staff :
    1. Hamdani (Database Management)
    2. Fin fin (Office Secretary)

Tujuan utama AKKI

  • Menjadi jembatan antara bank/LK penerbit kartu kredit dengan pihak-pihak yang terkait dalam membangun industri kartu kredit yang sehat.
  • Mendukung proses penyidikan dan penyelidikan kasus pemalsuan kartu kredit sampai ke akar-akarnya dengan mendatangkan saksi ahli dari pelaku industri maupun perwakilan pemegang merek dagang internasional, seperti Master Card dan Visa International.
  • Mendorong bank/LK penerbit kartu kredit (Issuers) agar melakukan Customer Education yang terus menerus terutama dalam hal penggunaan kartu kredit secara bijaksana dan waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan kartu kredit.
  • Mendorong bank/LK yang bekerja sama dengan merchant (Acquirers) agar melakukan Merchant Education secara berkala agar mereka dapat berperan dalam pencegahan transaksi menggunakan kartu kredit palsu.
  • Bekerja sama dengan segenap unsur Criminal Justice System (CJS) di Indonesia, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI dalam menciptakan pemahaman yang sama dalam melihat kasus-kasus penyalahgunaan kartu kredit sehingga diharapkan para aparat penegak hukum dapat melakukan proses penyidikankan putusan pidana yang dapat memberikan efek jera dan pencegahan, serta memberikan rasa keadilan di masyarakat.
  • Mendukung proses pembuatan RUU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang diajukan oleh Pemerintah RI qq Departemen Komunikasi dan Informasi karena penggunaan pasal-pasal dalam RUU ini akan dapat membuat proses penegakan hukum semakin baik dalam kasus-kasus penyalahgunaan kartu pembayaran, termasuk kartu kredit.
  • Bekerja sama dengan Bank Indonesia dan menggalang partisipasi masyarakat, media, dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan industri kartu kredit yang sehat.